Anggaran Kesehatan 2026 Tembus Rp247,3 Triliun, Menkeu Soroti Data PBI JKN
Menkeu Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi VIII, IX, dan XI DPR RI pada Senin (9/2)
Jakarta (Warta Rakyat) – Pemerintah secara resmi mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp247,3 triliun dalam APBN 2026. Angka ini mencerminkan kenaikan signifikan sebesar 13,2% dibandingkan tahun sebelumnya guna mendukung delapan agenda prioritas nasional, termasuk penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun, di balik kenaikan angka tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) memberikan catatan kritis terkait manajemen operasional kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang sempat memicu keributan di tengah masyarakat pada awal tahun ini.
Anggaran Besar, Namun Masalah Sasaran Tetap Ada
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII, IX, dan XI DPR RI pada Senin (9/2), Menkeu memaparkan bahwa dari total belanja APBN 2026, sekitar Rp897,6 triliun mengalir langsung ke masyarakat dalam bentuk subsidi, bansos, hingga iuran PBI JKN bagi 96,8 juta orang.
Meski demikian, Menkeu menyoroti ketidaktepatan sasaran yang masih terjadi. Data menunjukkan bahwa sekitar 41% peserta PBI JKN justru berada pada kelompok ekonomi menengah ke atas (desil 6-10), sementara target utama seharusnya adalah kelompok masyarakat miskin (desil 1-5).
Kejutan di Bulan Februari
Menkeu secara blak-blakan mengungkapkan penyebab keresahan masyarakat baru-baru ini. Berdasarkan analisa kementeriannya, terjadi lonjakan penghapusan data peserta PBI JKN yang sangat drastis pada Februari 2026.
"Jumlah penghapusan dan penggantian PBI JKN di bulan Februari mencapai 11 juta orang. Ini hampir 10% dari total peserta. Inilah yang menimbulkan kejutan. Orang yang tadinya terdaftar, tiba-tiba saat mau cuci darah atau berobat, ternyata sudah tidak eligible," ujar Menkeu di hadapan anggota dewan.
Menkeu menyayangkan koordinasi teknis tersebut karena secara finansial, anggaran yang dikeluarkan pemerintah tetap sama besar, namun di lapangan justru menimbulkan citra negatif akibat kurangnya sosialisasi.
Rencana Penghapusan Piutang dan Solusi ke Depan, Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menjaga keberlanjutan JKN, pemerintah tengah menyiapkan beberapa langkah strategis:
• Penghapusan Piutang, Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang penghapusan piutang iuran dan denda bagi peserta mandiri (PBPU) Kelas 3.
• Masa Transisi (Smoothing), Menkeu mengusulkan agar penonaktifan peserta tidak langsung berlaku seketika, melainkan diberikan masa tenggang 2 hingga 3 bulan disertai sosialisasi intensif agar masyarakat bisa melakukan langkah antisipasi.
• Subsidi Iuran Kelas 3, Pemerintah pusat dan daerah tetap berkomitmen menyubsidi iuran peserta Kelas 3 sebesar Rp7.000 dari total iuran Rp42.000 per bulan.
"Uang yang saya keluarkan sama, jadi kalau sampai ribut, pemerintah rugi dua kali; rugi uang, rugi citra. Ke depan, manajemen operasional dan pemutakhiran data harus dilakukan dengan cara smoothing (penghalusan), jangan ada lompatan drastis yang mengagetkan masyarakat," tegas Menkeu. (Ed: Ruk)
