Penjualan LKS di SMPN 1 Ajung Tuai Sorotan, Wali Murid Minta Ditanggung Dana BOS
Jember, WARTA RAKYAT.com – Penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di SMP Negeri 1 Ajung, Kabupaten Jember, menjadi sorotan masyarakat. Isu ini mencuat setelah beredar informasi adanya pengadaan LKS di sekolah negeri yang dinilai menimbulkan pertanyaan terkait mekanisme dan dasar pelaksanaannya, Senin (3/8/2026).
Saat dikonfirmasi di lobi sekolah, Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Ajung, Dian Andayani, membenarkan bahwa LKS memang tersedia di koperasi siswa. Namun ia menegaskan sekolah tidak mewajibkan siswa untuk membeli.
"Prinsipnya tentang pengadaan LKS tidak memaksa, tidak meminta. Kalau memang murid mau pesan, ya kita pesankan. Ada di koperasi siswa, tetapi sedikit," ujar Dian, Senin (3/8/2026).
Ia mengakui adanya penjualan LKS di lingkungan sekolah. Menurutnya, jumlahnya tidak banyak dan hanya sekitar 5 persen sesuai permintaan siswa.
"Kalau dibilang tidak, ya memang ada. Tapi tidak banyak sampai menumpuk. Paling sekitar 5 persen sesuai kemampuan anak-anak. Kami tidak memaksa," katanya.
Dian juga memastikan tidak ada aturan yang mewajibkan setiap siswa memiliki LKS. Pengadaan dilakukan melalui koperasi siswa berdasarkan permintaan peserta didik.
"Tidak ada aturan seperti itu. Kalau murid mau, ya kita pesankan. Kalau tidak, ya tidak. Pengadaannya lewat koperasi siswa dan tidak mengikat," jelasnya.
Ia menyebut LKS tersebut diperuntukkan bagi siswa kelas VII, VIII, dan IX. Untuk data lebih rinci, Dian meminta konfirmasi langsung ke pengelola koperasi dan kepala sekolah yang saat itu sedang mengikuti kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
Wali Murid: Bebani Orang Tua, Harusnya Pakai Dana BOS
Di sisi lain, sejumlah wali murid berharap pengadaan LKS tidak menjadi beban tambahan. Salah seorang orang tua yang enggan disebutkan namanya meminta agar harga LKS di koperasi wajar dan tidak dijadikan sarana mencari keuntungan.
"Kami sebagai orang tua tidak keberatan kalau memang anak membutuhkan LKS. Tetapi harganya harus wajar dan jangan sampai ada keuntungan yang membebani orang tua siswa," ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar kebutuhan bahan ajar seperti LKS dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan begitu, semua siswa bisa mendapat bahan belajar yang sama tanpa tambahan biaya.
"Kalau memang memungkinkan, kami berharap kebutuhan LKS bisa diambilkan dari Dana BOS agar tidak membebani orang tua siswa," serunya.
Wali murid tersebut mengaku membeli 12 buku LKS dengan total Rp144.000. Menurutnya, nominal itu cukup memberatkan bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
"Saya membeli 12 LKS dengan total Rp144.000. Bagi keluarga yang ekonominya pas-pasan, biaya sebesar itu cukup berat, apalagi masih banyak kebutuhan sekolah lainnya yang harus dipenuhi," ujarnya.
Aturan: LKS Boleh Digratiskan Pakai BOS
Berdasarkan _Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023_, biaya penggandaan materi pembelajaran termasuk LKPD/LKS boleh dibiayai dana BOS. _Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2025_ juga mewajibkan sekolah menyisihkan minimal 10% dana BOS untuk buku pelajaran agar orang tua tidak lagi membeli buku tambahan.
Namun ada catatan. Dana BOS hanya boleh untuk LKS yang disusun guru sendiri, bukan LKS komersial dari penerbit. Selain itu, _PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 181 huruf a_ melarang guru dan sekolah menjual atau mewajibkan siswa membeli LKS.
Tunggu Penjelasan Kepsek dan Disdik
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMP Negeri 1 Ajung belum dapat dikonfirmasi karena sedang mengikuti kegiatan MKKS.
Warta-Rakyat juga akan berupaya melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jember terkait ketentuan pengadaan dan penjualan LKS, serta kemungkinan pembiayaannya melalui Dana BOS sesuai regulasi yang berlaku.
Jurnalis: Tim Redaksi
