MAKI Jatim Batalkan Aksi Demo, Pilih Dalami Data Rencana Utang Rp780 Miliar Jember
Jember, WARTA RAKYAT.com — Rencana aksi demonstrasi besar yang sedianya akan digelar Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur di Kabupaten Jember pada Senin (10/8/2026) dipastikan batal. Pembatalan aksi demo diambil setelah Ketua MAKI Jatim, Heru Santoso, mendapatkan undangan untuk bertemu Bupati Jember Dr. Muhammad Fawait atau Gus Fawait di Pendopo Kabupaten Jember, Minggu (9/8/2026) sekitar pukul 11.25 WIB.
Dalam jumpa pers yang dilaksanakan hari Minggu 9 Agustus 2026 jam 16.00 di Resto Hotel New Cempaka Hill Gebang Jember, Heru mengatakan MAKI tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi atau isu yang berkembang di tengah masyarakat. Apalagi, persoalan rencana utang daerah menyangkut kebijakan fiskal dan keuangan pemerintah yang memiliki konsekuensi terhadap pembangunan serta masyarakat dalam jangka panjang.
"Kami memilih untuk tidak terburu-buru mengambil sikap. Organisasi ini memutuskan melakukan kajian dan pendalaman data terlebih dahulu sebelum menentukan langkah selanjutnya," ujar Heru dalam keterangan persnya, didampingi Ketua LSM Jahanam, Dwi Agus.
Heru menjelaskan, pertemuan dengan Bupati Jember dilakukan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai persoalan yang menjadi dasar rencana aksi. "Saya sebagai pimpinan MAKI Jawa Timur dipanggil oleh Gus Bupati Jember. Dalam pertemuan itu kami membicarakan sebenarnya apa yang terjadi," katanya.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Jember tahun 2025, MAKI mendapatkan penjelasan bahwa dana sebesar Rp648 miliar akan dipergunakan untuk pengamanan gaji ASN P3K dan paruh waktu. "Pemerintah Kabupaten Jember memastikan Gaji ASN P3K akan terbayar," ungkap Heru.
Pembatalan aksi demonstrasi tersebut tidak serta-merta berarti MAKI Jatim menghentikan pengawalan terhadap persoalan rencana utang Kabupaten Jember. Heru justru menegaskan bahwa pihaknya memilih mengedepankan kajian dan pendalaman data agar setiap sikap yang diambil benar-benar berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Bukan kami terpancing. Kami ingin melihat secara utuh apa yang sebenarnya terjadi. Karena kebijakan utang itu harus dilihat di tengah kondisi keuangan daerah," tegasnya.
Sikap selanjutnya, kata Heru, akan ditentukan setelah seluruh informasi dan data yang berkaitan dengan rencana pembiayaan tersebut dikaji secara menyeluruh.
Jurnalis: Imron Hidayat
